Posted by: zackygharaidz | February 9, 2011

Konflik SARA yang ada di Indonesia

1. Contoh kasus konflik SARA

Tragedi Pembantaian di Tobelo, Maluku Utara

Gb. Korban pembantaian terhadap umat islam di dalam masjid Popilo, Kec. Tobelo, Kab. Maluku Utara

Tobelo merupakan sebuah kota kecamatan di Maluku Utara. Tragedi pembantaian Tobelo merupakan rangkaian kasus Ambon Berdarah yang terjadi sejak 19 Januari 1999. Kasus Tobelo sendiri berlangung mulai 24 Desember 1999 hingga 7 Januari 2000. Menurut catatan Tim Investigasi Pos Keadilan Peduli Ummat, 688 orang tewas dan 1.500 dinyatakan hilang.

Tragedi pembantaian di Tobelo ini, bermula ketika Sinode GMIH (Gereja Masehi Injil di Halmahera) mengkoordinir pengungsian umat Kristen ke Tobelo, yang jumlahnya mencapai 30.000 orang, yang dilakukan secara bertahap, sejak pertengahan November hingga awal Desember 1999. Puncaknya, pada Jumat 24 Desember 1999 malam (menjelang Hari Natal 25 Desember 1999) dengan beberapa buah truk, telah diangkut ratusan warga Kristen dari Desa Leleoto, Desa Paso dan Desa Tobe ke Tobelo. Dengan alasan untuk pengamanan gereja. Warga Kristen yang diangkut tersebut menggunakan atribut lengkap (seolah-olah mau perang), seperti kain ikat kepala berwarna merah, tombak, parang dan panah.

Mengetahui gelagat yang kurang baik dari warga Kristen tersebut, umat Islam Tobelo mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu umat Islam sedang dalam suasana menjalankan ibadah shaum ramadhan. Akhirnya pada 26 Desember 1999, pecahlah pembantaian yang dikesankan adanya kerusuhan, konflk horizontal. Padahal, sebelumnya tidak ada konflik apa-apa. Tragedi ini konon dipicu oleh adanya persoalan sepele berupa pelemparan batu terhadap rumah milik Chris Maltimu seorang purnawirawan polisi. Rupanya pelemparan terhadap rumah Chris Maltimu itu dijadikan trigger untuk aksi pembantaian yang sudah dirancang sebelumnya.

Menurut Ode Kirani, warga muslim dari desa Togoliwa, kecamatan Tobelo, Halmahera, pada 27 Desember 1999, saat warga desa sedang menjalankan ibadah puasa, tanpa diduga sebelumnya ribuan masa kristen yang berasal dari desa tetangga (antara lain, Telaga Paca, Tobe, Tomaholu, Yaro, dan lain-lain) menyerang desa Togoliwa di saat subuh. Akibat serangan mendadak tersebut ribuan warga muslim di desa tersebut menemui ajal. Kebanyakan dari mereka terbunuh saat berlindung di masjid. (Ambon, Laskarjihad.or.id 16 03 2001).

Rabu, 29 Desember 1999, di Mesjid Al Ikhlas (Kompleks Pam) tempat diungsikanya para ibu dan anak-anak, terjadi pembantaian terhadap sekitar 400 (empat ratus) jiwa. Dalam peristiwa ini ratusan bom dan senjata rakitan, juga alat tajam lainnya telah dipergunakan untuk membumihanguskan rumah-rumah penduduk dan membunuh serta melukai ratusan penduduk. Menurut penuturan saksi mata, ada korban yang sempat jatuh dicincang dan dijejerkan kepala mereka di ruas jalan. Ada juga beberapa wanita yang dibawa ke Desa Tobe (sekitar 9 KM ) dari Desa Togoliwa, kemudian dikembalikan dalam keadaan telanjang. Modus operasi yang dilakukan oleh kelompok merah mula-mula melakukan pemboman kemudian dilanjutkan dengan pembakaran, sehingga tidak ada satu pun yang lolos dari sasaran mereka.

Menurut sebuah sumber, total korban di Tobelo dan Galela mencapai 3000 jiwa, 2800 di antaranya Muslim. Namun demikian, angka yang diakui Max Marcus Tamaela yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Pattimura adalah 771 jiwa, yang masih jauh dari keadaan yang sebenarnya.

Hajjah Aisyah Aminy, SH, yang kala itu menjabat sebagai anggota Komnas HAM, menyesalkan sikap aktivis LSM yang selama ini dikenal sebagai pejuang keadilan masyarakat, namun membisu ketika umat Islam yang jadi korban. Aisyah juga menyesalkan sikap media massa yang kurang antusias memberitakan peristiwa di Maluku itu. Tapi kalau yang mati adalah teman mereka sendiri, meski hanya satu orang seperti Munir, mereka heboh bukan main dengan membawa-bawa alasan pelanggaran HAM sampai ke hadapan Bush segala.

Bila kita mendasarkan pada angka yang diakui Tamaela, yaitu 771 jiwa, jumlah itu pun masih jauh lebih banyak dari korban Bom Bali Pertama dan Kedua. Apalagi bila ditambah dengan korban pembantaian yang dilakukan Tibo cs terhadap warga pesantren Walisongo, jumlah koran Bom Bali secara keseluruhan masih jauh lebih kecil. Namun perhatian dunia, kalangan LSM, kalangan pers, dan pemerintah Indonesia sendiri, kurang hirau bahkan cenderung mengabaikan korban Tobelo-Galela dan Poso (termasuk warga Pesantren Walisongo).

  1. 2. Analisis Kasus

Dalam menangani konflik-konflik yang terjadi, pemerintah dianggap lambat dalam menyelesaikan kerusuhan tersebut, karena Di Ambon lembaga struktur masyarakat yang ada masih kaku, dan  juga tidak tersedia saluran konflik yang terjadi. Partai-partai politik belum berfungsi efektif. Demikian pula kebangkitan LSM sebagai lambang masyarakat madani (civil society) masih jauh dari harapan. Akibatnya, segala ketidakpuasan menumpuk di akar rumput dan meledak begitu saja manakala struktur masyarakat tidak lagi mampu membendungnya. Sehingga masyarakat bersedia melakukan apa saja, termasuk menyerang aparat keamanan yang berat sebelah. Karena mereka tidak bisa mengadu mengenai kerusuhan yang terjadi. Pemerintah daerah selayaknya membuka diri menerima segala kritikan masyarakat serta mengubah gaya pemerintahan dari model penguasa  menjadi pelayan.

Ada dua asumsi yang dapat ditarik dari kasus kerusuhan tersebut yang dapat dijadikan dasar pilihan kebijakan  rekonsiliasi, yaitu :

  1. Jika konflik itu disebabkan oleh faktor internal, biarlah orang Ambon menyelesaikan masalahnya sendiri.

Ungkapan itu mengandung makna segala inisiatif perdamaian seharusnya datang dari masyarakat dan pemerintah daerah. Jika terdapat persetujuan atas asumsi itu, ada dua langkah strategis yang dapat diambil. Pertama, membangun kesadaran, konflik itu diperlukan untuk meruntuhkan kekakuan struktur masyarakat, yaitu dengan cara memberi kesadaran kepada masyarakat untuk berjiwa nasionalisme, tidak mementingkan kepentingan kelompok, karena Negara Indonesia merupakan Negara multicultural sehingga masyarakat dituntut untuk mempunyai sikap toleransi yang tinggi terhadap kelompok lain, agar tidak terjadi perpecahan dan konflik dalam masyarakat tersebut. Kedua, menciptakan katup pengaman sebagai saluran konflik. Strategi  yang dapat ditempuh adalah memunculkan sebanyak mungkin lembaga kemasyarakatan bersamaan dengan dibukanya saluran komunikasi Pemerintah dan rakyat.

  1. Jika benar para provokator berperan dalam merancang kerusuhan, gerakan oknum tak berwujud itu dapat dibendung melalui strategi yang saling berseberangan. Strateginya ialah menutup semua jalur informasi dari, di, dan ke Ambon. Dalam suasana ketertutupan informasi akan muncul sifat alami masyarakat rural, yaitu menolak apa pun informasi selain informasi yang berasal dari pimpinan masyarakatnya.

.    Negara indonesia adalah negara multicultural, sehingga melahirkan budaya-budaya dan karakter dari suatub wilayah, dengan menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sangat penting, maka akan terhindar dari konflik dan perpecahan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: